Jakarta - Pemerintah akhirnya menambah anggaran belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penanganan virus corona Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Komisi VI DPR membentuk tim untuk memperkuat pengawasan terhadap realokasi anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19 oleh kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi IV.
Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza mengatakan beberapa kementerian mitra Komisi VI DPR RI yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Baca Juga: Pandemi Corona Jokowi Teken Perppu Keuangan
Pengawasan terkait dengan percepatan penanganan Covid-19.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengemukakan, tim akan fokus pada pengawasan realokasi dan refocussing anggaran penanganan Covid-19, serta juga akan mengawasi regulasi dan deregulasi kementerian. "Pengawasannya terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat serta agenda langsung kementerian, korban dan penyebarannya," ucap Riza dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 1 April 2020, seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya, tim pengawas akan diisi minimal satu anggota Komisi VI DPR dari tiap-tiap fraksi dan diketuai oleh empat Wakil Ketua. Masa kerja tim pengawas ini adalah sampai berakhirnya ketentuan pandemi yang ditetapkan pemerintah.
Riza berharap agar tim tersebut menambah sinergi DPR-pemerintah sehingga penanganan pandemi juga akan dapat berjalan lebih efektif.
Anggaran mudik gratis dapat dialihkan kepada pemudik dalam bentuk voucher bantuan sembako lebaran.
Sebelumnya, pengamat sektor transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menginginkan pemerintah bisa mengalihkan alokasi anggaran mudik gratis ke dalam bantuan sembako lebaran. "Jika nanti memang diputuskan ditiadakan program mudik gratis, maka anggaran mudik gratis dapat dialihkan kepada pemudik dalam bentuk voucher bantuan sembako lebaran," tuturnya.
Menurutnya, masyarakat yang mengikuti program mudik gratis tahun lalu lebih diprioritaskan. Data pemudik gratis itu masih ada dan bisa digunakan untuk pemberian bantuan itu.
Simak Pula: Jokowi Teken Perppu, Defisit APBN di Atas 3 Persen
Djoko mengatakan pemerintah dapat bekerja sama dengan pengusaha mini market, sehingga voucher tersebut mudah ditukarkan ke minimarket terdekat. Djoko yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat itu mengemukakan agar warga sebaiknya jangan mudik di tengah pandemi virus corona.
"Keputusan tidak mudik lebaran tahun ini oleh Presiden sangat dinanti. Sementara ini, masyarakat memang diimbau tidak mudik lebaran untuk menghindari meluasnya virus corona," ucap Djoko.[]
Berita terkait
Sumber : Tagar.id
LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
