Jakarta - Interupsi iringi Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang 2020 yang digelar pada Senin 30 Maret 2020. Interupsi itu dari 3 anggota fraksi partai berbeda di DPR yang mengajak anggota dewan menyisihkan sebagian gajinya demi membantu tim medis dan masyarakat terdampak virus corona atau Covis-19.
Paling tidak setengahnya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa yang prihatin ini.
Anggota Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengawali interupsi setelah diberikan kesempatan untuk berbicara. Secara pribadi, dia bersedia menyumbangkan sebagian gajinya dialokasikan untuk membantu siapa saja yang terdampak Covid-19.
"Secara pribadi saya ingin mengetuk rekan-rekan semua, bagaimana seandainya kita bersama-sama dalam situasi sulit ini untuk memberikan gaji kita, paling tidak setengahnya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa yang prihatin ini," kata Nurul dalam ruang rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Baca juga: KSPI Ancam DPR Jika Bahas Omnibus Law saat Masa Corona
Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi II Fraksi NasDem Saan Mustofa menyerukan hal serupa. Dia mengatakan, NasDem bersedia memberikan gaji pada bulan April untuk membantu memerangi Covid-19.
Interupsi ini menyusul Ketua DPR Puan Maharani meminta agar seluruhnya saling gotong royong menghadapi persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini. Puan mengatakannya di awal masa rapat.
"Menindaklanjuti pernyataan ibu ketua tadi terkait semangat gotong royong dan kepedulian kita terhadap wabah yang sedang kita hadapi. Kami usul, nanti pimpinan inisiasi pemotongan gaji bagi anggota DPR perbulan April ini. Ini penting sebagai bentuk kepedulian kita di DPR," ujarnya.
Baca juga: Kecuali Pemilihan Wagub DKI Semua Rapat DPRD Ditunda
Selanjutnya, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Saymsurijal juga menyerukan hal yang sama, yaitu pemotongan gaji untuk dialokasikan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
"Bagaimana anggota DPR, fraksi PKB sepakat untuk menyampaikan sebagian gajinya untuk dialokasikan, bagaimana DPR juga bisa melakukan social safety net untuk baik konstituennya sendiri dapil-dapilnya maupun kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 ini," tutur dia.
Dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang 2020 setelah masa reses, Puan juga mengatakan anggota DPR siap mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menekan mata rantai penyebaran virus corona, termasuk bila kebijakan karantina wilayah dilakukan. Namun, dia mengaku belum ada komunikasi ke DPR terkait karantina wilayah.
Puan mengatakan DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) siap mendukung langkah-langkah antisipatif yang dibutuhkan pemerintah mulai dari APBN atau APBN-P.
"Bahkan, apabila diperlukan Perppu yang terkait dalam upaya peningkatan ketahanan fiskal dalam penanggulangan wabah virus corona serta dampaknya," tutur Puan.
Anggota DPR menggelar sidang ketiga pada pada Senin 30 Maret 2020 di tengah imbauan social distancing belajar dan bekerja di rumah guna menekan penyebaran virus corona di Tanah Air. DPR menjalankan sejumlah protokol jaga jarak aman selama sidang itu. []
Berita terkait
Sumber : Tagar.id
LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
