Meski tak merinci seberapa besar penurunan indeks FDI yang dimaksudnya, namun ia khawatir penurunan FDI akan berimbas pada jebloknya kinerja BKPM pada kuartal I 2020.
"Kami minta kerja sama terkait laporan kegiatan penanaman modal di triwulan pertama (2020) wanti-wanti karena FDI agak menurun, agar performance tidak terlalu jeblok maka mengandalkan investasi dalam negeri," sebutnya pada Senin (30/3).
Karenanya, BKPM akan lebih agresif dalam menggiring investasi dalam negeri. Selain itu, Bahlil juga menyanggupi untuk membantu Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk merealisasikan investasi di sektornya masing-masing. Sebagai catatan, BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp809,6 triliun sepanjang 2019. Sebesar Rp423,1 triliun atau 52 persen di antaranya merupakan penanaman modal asing. Sementara, Rp386,5 triliun atau 48 persen sisanya merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Dalam menghitung realisasi investasi itu, BKPM menggunakan asumsi kurs sebesar Rp15 ribu per dolar AS atau sesuai asumsi APBN 2019. Sebagai catatan, rata-rata kurs rupiah tahun lalu sebesar Rp14.146 per dolar AS.
Genjot Izin Edar Alkes
Di kesempatan terpisah, mantan Ketua HIPMI itu tengah menggenjot izin edar alat kesehatan (alkes) yang berkaitan dengan wabah virus corona. Dia pun berjanji akan mengeluarkan izin terkait dalam waktu secepatnya dan jika memungkinkan hanya dalam sehari.
Bahlil bilang kebutuhan mendesak alat kesehatan di masyarakat saat ini ditunjukkan dengan lonjakan data izin usaha yang berkaitan dengan kesehatan. Pada Januari 2020 izin usaha yang berkaitan dengan kesehatan berada di urutan ke-5. Sedangkan pada Februari-Maret, izin usaha kesehatan berada di posisi kedua, hanya di bawah sektor perdagangan.
Data per 1 Februari hingga 22 Maret 2020, Command Center BKPM mencatat sebanyak 7.547 permohonan izin usaha kesehatan dengan dominasi izin edar dan distribusi penyaluran alkes. Rincinya, posisi pertama diduduki oleh izin edar alkes sebanyak 1.482 permohonan, diikuti oleh izin sertifikat distribusi penyaluran alat kesehatan sebesar 1.255. Sementara izin sertifikat cara distribusi alkes yang baik (AKB) berada di kisaran 900-an permohonan.
"Khusus izin edar alkes dan impor kami berkomitmen, dengan Menteri Kesehatan dikoordinasikan bagaimana caranya sehari saja keluar. Kalau ada izin yang terkait alkes corona yang mandek di BKPM bisa telepon saya langsung," pungkasnya.
(wel/sfr)
Sumber : CNNindonesia.com
LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
