Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) membeberkan fakta bahwa sopir angkutan dalam kota atau Pete-pete di Kota Makassar sangat jarang di antaranya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel, Darmayani mengatakan, pihaknya sengaja menutup mata dan tidak terlalu fokus lagi terhadap PKB mobil pete-pete, karena pihaknya mengklaim paham dan mengerti dengan kondisi ekonomi para sopir. Hal itu diungkap setelah ratusan sopir Pete-pete pada Selasa (26/3/2019) menuntut penurunan biaya PKB. Padahal kata Darmayani, pengurangan biaya PKB mobil Pete-pete telah dilakukan sebanyak tiga kali. Mobil pete-pete disebutnya hanya dikenakan biaya 20 persen dari harga normal kendaraan umum atau ditaksir Rp300.000 hingga Rp400.000 jika harga normal mencapai Rp1.500.000. ⠀ "Jadi kalau kita mau rahasia-rahasia, kita tutup mata saja sama pete-pete, ini terus terang karena kita tahu mereka orang yang memang harus dibantu, jadi kita biar biarkan walaupun tidak bayar pajak, kita biarkan karena itu bukan kendaraan mewah," ujar Darmayani, kepada KABAR.NEWS via telepon, Rabu (27/3/2019). ⠀ Selain itu, kata Darmayani jika pemerintah ingin lebih tegas, mobil-mobil tersebut jika ditelusuri sudah tidak legal lagi sebagai angkutan umum (pete-pete). Sebab kata dia, banyak yang tidak memiliki izin angkutan karena ada batas waktu dan itu dilakukan untuk keselamatan penumpang. ⠀ "Tidak boleh lagi dipakai terus-terusan, terus kemudian apakah mereka uji KIR tidak layak juga, jadi kalau kita bilang mau dibebaskan (PKB) kayaknya kita terlalu banyak aturan yang harus di langgar karena sebenarnya kalau dilihat dari keberadaan nya kebanyakan tidak layak lagi,'' ungkapnya. ⠀ "Kita tutup mata mami karena kita tahu bahwa mereka susah begitu, kalau yang bagus-bagus rata-rata sudah beralih ke grab pakai go-jek go-car," pungkasnya. Andi Khaerul Download with nice filename | Makassar Info Berita Terbaru

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) membeberkan fakta bahwa sopir angkutan dalam kota atau Pete-pete di Kota Makassar sangat jarang di antaranya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel, Darmayani mengatakan, pihaknya sengaja menutup mata dan tidak terlalu fokus lagi terhadap PKB mobil pete-pete, karena pihaknya mengklaim paham dan mengerti dengan kondisi ekonomi para sopir.

Hal itu diungkap setelah ratusan sopir Pete-pete pada Selasa (26/3/2019) menuntut penurunan biaya PKB. Padahal kata Darmayani, pengurangan biaya PKB mobil Pete-pete telah dilakukan sebanyak tiga kali.

Mobil pete-pete disebutnya hanya dikenakan biaya 20 persen dari harga normal kendaraan umum atau ditaksir Rp300.000 hingga Rp400.000 jika harga normal mencapai Rp1.500.000.

⠀

"Jadi kalau kita mau rahasia-rahasia, kita tutup mata saja sama pete-pete, ini terus terang karena kita tahu mereka orang yang memang harus dibantu, jadi kita biar biarkan walaupun tidak bayar pajak, kita biarkan karena itu bukan kendaraan mewah," ujar Darmayani, kepada KABAR.NEWS via telepon, Rabu (27/3/2019).

⠀

Selain itu, kata Darmayani jika pemerintah ingin lebih tegas, mobil-mobil tersebut jika ditelusuri sudah tidak legal lagi sebagai angkutan umum (pete-pete). Sebab kata dia, banyak yang tidak memiliki izin angkutan karena ada batas waktu dan itu dilakukan untuk keselamatan penumpang.

⠀

"Tidak boleh lagi dipakai terus-terusan, terus kemudian apakah mereka uji KIR tidak layak juga, jadi kalau kita bilang mau dibebaskan (PKB) kayaknya kita terlalu banyak aturan yang harus di langgar karena sebenarnya kalau dilihat dari keberadaan nya kebanyakan tidak layak lagi,'' ungkapnya.

⠀

"Kita tutup mata mami karena kita tahu bahwa mereka susah begitu, kalau yang bagus-bagus rata-rata sudah beralih ke grab pakai go-jek go-car," pungkasnya.

Andi Khaerul

Download with nice filename

Sumber : instagram : sosmedmakassar

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.