Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melibatkan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya kewaspadaan terhadap resiko penularan virus corona (Covid-19). Salah satunya, TNI diminta terlibat dalam menyusun rencana kontijensi bersama dengan Dinas Kesehatan, Polri, Rumah Sakit dan seluruh Perangkat Daerah terkait.
Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk peningkatan status kewaspadaan terkait corona yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).
"Dan memperkuat jejaring komunikasi 24 jam melalui hotline 112 Jakarta Siaga," kata Anies Baswedan sebagaimana dalam Instruksi Gubernur yang ia tandatangani di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2020.
Selain TNI, Anies memberikan penugasan pada 27 pejabat teras Pemerintah Provinsi DKI. Pejabat itu mulai dari para asisten Sekretariat Daerah, Wali Kota hingga kepala puskesmas.
Para wali kota, misalnya, diminta memetakan kelompok sasaran potensial untuk diberikan sosialisasi risiko penularan infeksi corona. Para kepala daerah itu juga dtugaskan untuk memfasilitasi sosialisasi mengenal risiko penularan infeksi corona beserta pencegahannya.
"Sementara kepala puskesmas mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai dengan kriteria kasus dan alur pelaporan yang ditetapkan," ujar Anies Baswedan.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI mengklaim tak ada pasien yang positif terjangkit corona. Pemprov DKI juga membantah kabar masuknya virus asal Kota Wuhan Cina itu ke Ibu Kota Negara. Kabar tersebut muncul setelah beredarnya slide "kasus COVID-19" yang disebut berasal dari Dinas Kesehatan DKI.
"Pada slide yang dimaksudkan dengan "kasus COVID-19" adalah menunjukkan pasien dengan dugaan awal COVID-19, karena memiliki gejala dan riwayat perjalanan dari negara terjangkit," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI, Widyastuti, Jakarta, Jumat , 28 Februari 2020.
Namun pemeriksaan sampel di Litbangkes Kementerian Kesehatan, kata Widyastuti, menunjukkan hasil negatif COVID-19. Meskidemikian, hingga saat ini, terdapat 115 orang dalam pemantauan dan 32 pasien dalam pengawasan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Baca juga: Soal Corona, Natalius Pigai Tuding Jokowi Berbohong
Orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi (PE), tersebar di 5 wilayah Kota Administrasi di DKI Jakarta dan luar DKI Jakarta. "Tapi kami berharap agar masyarakat tak perlu cemas," ujar dia []
Berita terkait
Sumber : Tagar.id
LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
