Terkini.id, Makassar – Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa tak pernah mendapat pemberitahuan resmi terkait kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing asal China ke daerahnya.
Dia pun menyinggung janji Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang siap membantu rakyat Konawe jika investasi di daerahnya lancar.
Diketahui, 500 TKA asal China tersebut rencananya akan dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Dikutip dari video unggahan kanal YouTube Talk Show Tv One, Jumat 1 Mei 2020 lalu, dia mengakui pihaknya menolak kedatangan TKA China tersebut.
Sebab, saat ini negara tengah fokus menekan penyebaran corona dan memutuskan untuk mengunci wilayah dari kedatangan asing.
Ia pun mengaku tidak pernah menerima surat resmi mengenai kedatangan TKA China di Sulawesi Tenggara.
"Saya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi. Saya cuma tahu dari pemberitaan saja dari wartawan. Mudah-mudahan kita sepakat menolak. Tapi jangan ada lagi TKA yang sembunyi-sembunyi masuk. Karena ini yang kita khawatirkan," ucap dia lagi.
Sementara itu, saat ditanya terkait akses masuk TKA China, ia pun merasa kecolongan karena mereka lewat jalur laut yang minim pengawasan.
"Biasanya kecolongan kita itu di laut. Tapi ini kan di laut, siapa yang mau mantau," lanjutnya.
Kemudian, ia pun menyinggung janji yang diucapkan oleh Luhut kepada dirinya. Menurutnya, Luhut menjanjikan bantuan terkait kedatangan TKA China. Namun, ia mengaku hingga kini kompensasi yang dijanjikan belum juga dipenuhi.
Sudah Disetujui Pemerintah Pusat
Disebutkan, Kedatangan para TKA asal China tersebut telah disetujui oleh pemerintah pusat.
Selain Bupati, kedatangan TKA tersebut juga ditolak oleh Gubernur Sultra dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sultra termasuk DPRD Sultra, Damrem, Kapolda hingga pihak imigrasi.
Penolakan dilakukan karena bertentangan dengan keadaan masyarakat Sultra yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.
Tak hanya itu. Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan masalah TKA pernah memicu gejolak masyarakat, meskipun dilengkapi dengan dokumen bebas dari Covid-19 seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, saat ada 46 TKA China yang masuk ke wilayahnya.
"49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina," jelas dia dikutip dari kompascom.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh
Ia menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang di Sultra. "Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," kata dia.
Keseriusan penolakan kedatangan 500 TKA asal China ditunjukkan DPRD Sultra dengan mengirim surat resmi ke Presiden Jokowi.
Surat dengan Nomor 160/371 perihal penyampaian penolakan kedatangan TKA di Sultra tertanggal 30 April 2020.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh yang ditembuskan langsung ke Ketua DPR RI, Menko Kemaritiman dan Investasi, Mendagri, Menteri Luar Negeri, Menku dan HAM, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perhubungan.
Dalam surat tersebut ada empat poin penting yang diajukan.
Poin pertama adalah pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD Sultra sepakat menolak rencana kedatangan 500 TKA asal China di PT VDNI sampai dalam kondisi normal dan dinyatakan aman khususnya di Sultra serta memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sultra diminta berkomitmen, penuh kesadaran dan disiplin dalam penanganan pemutusan mata rantai penyebaran Virus Corona atau Covid-19, termasuk pelarangan kedatangan warga negara Indonesia maupun TKA di Sultra.
Pihaknya juga meminta agar pihak internal PT DVNI lebih mendorong kualitas keterampilan tenaga kerja lokal, sehingga bisa bekerja secara maksimal sesuai teknologi yang ada untuk meningkatkan kesejahterannya.
Kemudian DPRD mendesak agar pemerintah pusat segera membuka kantor perbantuan atau perwakilan Imigrasi di Bandara Halu Oleo Kendari, tujuannya untuk mempercepat proses pemeriksaan visa kedatangan Warga Negara Asing (WNA) di Sultra.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menegaskan akan menutup akses masuk ke wilayahnya bagi para tenaga kerja asing (TKA) asal China selama masa pandemi Covid-19.
"Dengan kewenangan saya, saya menutup wilayah saya. Gerbang kita tutup dengan tegas, tidak ada masuk TKA. Silakan kalau mereka mau masuk wilayah lain, yang penting kan tanggung jawab, saya menjaga masyarakat kota Kendari," kata Sulkarnain dalam sebuah diskusi online, Sabtu (2/5/2020).
Ia mengatakan, kebijakan mendatangkan para TKA menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
"Mereka disuruh bertahan di rumah tidak kemana-mana, tidak boleh mudik, bahkan warga Kendari di luar kota kita larang pulang. Tapi justru TKA yang datang," ujar Sulkarnain.
PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI yang menampung 500 TKA China adalah perusahaan yang berdiri tahun 2014 dan merupakan anak usaha De Long Nickel Co Ltd yang berasal dari Jiangsu, China.
Pada tahun 2017, perusahaan tersebut melakukan ekspor feronikel pertamanya sebanyak 7733 MT ke Chenjiagang, China.
VDNI merupakan salah satu pemegang izin usaha pertambangan khusus.
Perusahaan ini berinvestasi 1,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,6 triliun. Investasi diwujudkan dalam bentuk pabrik dengan 15 tungku rotary kiln-electric furnace (RKEF).
Baca juga: Menyoal Rencana Kedatangan 500 TKA China, Disetujui Pemerintah Pusat, Ditolak Gubernur dan DPRD
Klaim sudah cari pekerja lokal
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Sidik Motik merasa miris mendengar rencana kedatangan 500 TKA China.
"Ada ketidakkonsistenan dari pemerintah. Melihatnya agak miris dan sedih. Pada masa pandemi ini kan yang perlu dijaga panglimanya adalah kesehatan. Kalau minta PSBB agar orang tidak datang, kemudian orang tidak bepergian, tidak pulang kampung, tiba-tiba ada 500 TKA yang datang itu menganggu sekali rasa keadilan," ungkapnya melalui diskusi virtual, Jumat (1/5/2020).
Ia mengatakan seharusnya perusahaan membuka peluang penyerapan tenaga kerja lokal untuk mengurangi angka pengangguran selama pandemi virus corona (Covid-19) yang terus bertambah.
Menanggapi hal tersebu, Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi mengatakan, perusahaan yang akan mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China sudah berupaya mencari pekerja lokal.
"Mereka sudah berusaha mencari tenaga kerja lokal Indonesia, namun tak ada yang mau karena lokasi dan ketidakmampuan sesuai jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan," ujarnya Sabtu 2 Mei 2020 seperti dikutip dari kompascom.
Karena alasan ketidakcukupan tenaga kerja, maka Kemenaker pun menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) tersebut.
"Kita sepakat dengan manajemen bahwa penggunaan TKA adalah alternatif terakhir. Yang terjadi di sana adalah pembangunan dan pengembangan smelter, yang masih membutuhkan instalasi dan comisioning peralatan yang spesifik," kata dia.
Tak hanya itu. Aris menjelaskan salah satu pertimbangan lain mendatangkan 500 tenaga kerja asalin adalah agar para pekerja lokal terhindar dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kemenaker melihat ada potensi PHK yang sangat besar andai perusahaan tak mampu beroperasi lagi.
"Izin kita berikan karena sekaligus mempertimbangkan jangan sampai (menghindari) terjadi PHK atau terdampak bagi tenaga kerja lokal, yang konon bisa mencapai 11.000 hingga 15.000 pekerja di sana (Konawe, Sultra)," ujar dia kepada Kompas.com, Jakarta, Sabtu (2/5/2020).
"Makanya pemerintah berupaya agar jangan sampai perusahaan melakukan PHK sehingga kelak akan diberikan stimulus," sambung dia.
Meski ada kekhawatiran adanya persaingan antara TKA dan tenaga kerja lokal, namun Aris menilai hal itu sebagai persaingan biasa di dunia kerja.
Ia mengingatkan, tidak ada perusahaan yang tidak akan menghadapi kompetitor di era bisnis saat ini.
"Hari ini di kolong langit mana yang tak ada persaingan? Kita harus sadarkan masyarakat akan makna law of the survival of the fittest dari Charles Darwin," kata dia.
Baca juga: Protes Rencana Kedatangan 500 TKA China, DPRD Sultra: Dulu 49 Saja Gempar, apalagi Ratusan
Namun ia menjealaskan, rencana Penggunaan 500 Tenaga Kerja Asing (RPTKA) asal China di Indonesia masih tertunda, karena Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.
Sehingga, dapat dipastikan kedatangan TKA asal China tersebut tidak akan datang dalam waktu dekat ini..
"Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. Prosedurnya masih panjang karena mereka masih harus visa, imigrasi, Kemenkumham, ke kedutaan," ujar Aris saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).
Ia memastikan, 500 TKA China tersebut akan datang setelah pemerintah mencabut status pembatasan transportasi.
"Jadi tidak dalam waktu dekat ini, bisa Juni, Juli. Kayaknya dari perusahaan memandang di-suspend," ujarnya.
Sumber : Terkini.id
LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
