loading...

Rabu, 01 Juli 2020

Kanwil Kemenkumham Sulsel terus berinovasi demi peningkatan pelayanan publik | Makassar Info Berita Terbaru


Makassar (ANTARA) - Pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berinovasi demi peningkatan pelayanan publik di era normal baru pandemi COVID-19.

Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel John Batara di Makassar, Rabu (1/7/2020), mengatakan bahwa Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto telah memaparkan berbagai inovasi tersebut dalam Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham evaluasi semester satu yang digelar secara virtual pada Selasa (30/6/2020).

Virtual meeting itu dipandu tim evaluator yang dipimpin Dirjen Peraturan Perundang Undangan Prof Dr Widodo Eka Cahyana.

Sementara Kakanwil Kemenkumham Sulsel selaku peserta didampingi Kadiv Yankum Sri Yuliani, Kadiv Pemasyarakatan Taufiqurrahkman, Kadiv Imigrasi Dodi Karnida, serta Kadiv Administrasi Sirajuddin.

John Batara mengatakan berbagai inovasi tersebut yakni dari Divisi Administrasi meliputi presensi barcode yang digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam mengikuti apel pagi dan sore.
 

(ANTARA/HO/Kanwil Kemenkumham Sulsel)

Selain itu, iGauk Sulsel yang digunakan untuk memantau kegiatan seluruh jajaran unit pelaksana teknis sehingga mudah penjadwalan, pelaporan dan publikasinya.

"Dan e-BMN digunakan untuk mencatat BMN (barang milik negara) melalui QR code sehingga jika barangnya berpindah tempat akan diketahui," ujarnya.

Inovasi lainnya yakni Duyankum Online berupa pengaduan berbasis web, dan layanan komunikasi masyarakat terkait kumham, KI (kekayaan intelektual) serta Laporan Notaris Online.

Ada juga inovasi di Divisi kegimigrasian yakni Tagar Asing atau data warga negara asing pemegang izin tinggal yang   update setiap saat.

Sementara dari Divisi Pemasyarakatan terdiri dari dua inovasi yaitu Sidang TPP on line dan Verifikasi Pengajuan Remisi, Asimilasi, CB, PB, CMB online dalam satu hari.

"Ini semua untuk peningkatan layanan publik di era new normal, dan menyongsong penilaian wilayah bebas dari korupsi (WBK). Di tahun 2019, empat satker kami dapat predikat WBK, yakni Kantor Imigrasi di Makassar dan Parepare, Lapas Watampone dan Rutan Pinrang," ujar Jhon. (*/adv)



Sumber : Makassar.AntaraNews.Com

LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.

Adbox
loading...