Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bertemu dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Teuku Mohamad Faisal di Pendopo Gubernur Aceh pada Selasa (30/6). Kunjungan disebut dalam rangka berkoordinasi dan bersinergi terkait pengelolaan migas Aceh.
Dalam kesempatan yang juga dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI Ridwan Hisjam dan Anwar Idris itu, dilakukan pembahasan berbagai isu. Di antaranya, soal pembangunan pipa open access dari Lhokseumawe hingga Banda Aceh; pembangunan jargas di wilayah Provinsi Aceh dan sepanjang pipa Arun-Belawan; wilayah kerja dan potensi migas Aceh.
Kemudian juga pengembangan wilayah jaringan distribusi gas untuk kawasan ekonomi khusus Arun serta kawasan industri berbasis gas di sekitar pipa Arun-Belawan; optimalisasi pemanfaatan wilayah eks LNG Arun (NGL) sebesar 1.200 ha; kuota dan realisasi Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM solar subsidi, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JGKP) dan Program BBM 1 Harga; dan rencana penandatanganan MoU terkait sinergi pengelolaan migas di Aceh antara BPH Migas dengan BPMA.
"Tusi (tugas dan fungsi) BPH Migas sesuai undang-undang itu adalah bagaimana mengatur dan mengawasi ketersediaan BBM di NKRI termasuk di wilayah Aceh dan memanfaatkan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri. Jadi dua hal yang kita bicarakan, pertama masalah BBM, yang kedua masalah gas," kata Ifan, sapaan Fanshurullah, dalam konferensi pers usai pertemuan.
Dari sisi gas, Ifan meminta semua pihak agar memanfaatkan gas semaksimal mungkin. Ia menyebut melihat potensi penggunaan gas untuk kepentingan dalam negeri dan menggerakkan ekonomi Aceh.
"Kita ingin gas yang ada, baik yang diangkut atau potensi dari PHE (Pertamina Hulu Energi) maupun dari regasifikasi LNG Arun, kita berharap kepada semua pihak di sini, tolong kita gunakan gas ini semaksimal mungkin untuk kepentingan dalam negeri. Tentu ini dengan harga yang memenuhi tekno ekonomi, sehingga bisa menggerakan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh sekaligus mewujudkan keadilan," ungkapnya.
Utilisasi pipa open access yang membentang antara Arun di Lhokseumawe sampai Belawan di Sumatera Utara sepanjang 340km pun akan dimaksimalkan. Saat ini dari kapasitas 200 MMSCFD, gas yang mengalir hanya 125 MMSCFD. Ifan menyebut dirinya menginginkan agar dibangun kawasan industri berbasis gas di sepanjang pipa.
"Salah satu usulan kami untuk meningkatkan utilisasi pipa Arun-Belawan agar dibangun kawasan industri berbasis gas. Apakah itu nanti di Lhokseumawe atau Lhoksukon untuk nantinya menggerakkan ekonomi. Selain itu, juga perlu dibangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di sepanjang pipa Arun-Belawan yang melewati 8 kabupaten,"
| BPH Migas bersinergi dengan Gubernur, Kepala BPMA, dan Komisi VIII DPR RI untuk menjadikan Aceh sebagai kawasan industri berbasis gas. (Foto: dok.BPH Migas) |
"Yang lebih penting lagi masalah jargas. Kita ingin pipa yang dibangun Arun-Belawang ini dibangun juga jargas. BPH Migas sudah mengidentifikasi ada potensi yang bisa menggunakan gas ini sebanyak 1,5 juta sambungan dengan demand kebutuhan gas sebesar 22,2 MSCFD. Artinya, sebanyak 1,5 juta rumah di sepanjang pipa dapat menggunakan jargas. Jika telah selesai, nantinya pembangunan jargas ini akan bisa mengurangi LPG yang disubsidi oleh pemerintah hingga Rp 50 triliun dan mengurangi impor LPG yang mencapai 70 persen," kata Ifan.
Ifan memaparkan, untuk harga gas jargas sepenuhnya ditetapkan oleh BPH Migas dan selalu di bawah harga pasar gas LPG 3 kg. Harga jargas sendiri terbagi menjadi RT-1 = PK-1 dan RT-2 = PK-2 di mana RT-1 = PK-1 dikhususkan untuk pelanggan kecil yang setara dengan yang menggunakan LPG 3 kg, sedangkan RT-2 = PK-2 untuk menengah ke atas yang menggunakan gas LPG 12 kg. Berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2019, harga gas pada jargas di Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk RT-1 = PK-1 adalah Rp4.250/m3 dan RT-2 = PK-2 sebesar Rp6.250/m3. Harga gas ini lebih murah daripada harga pasar Gas LPG 3 kg yang berkisar antara Rp5.013/M3 sampai Rp6.266/M3 dan harga pasar Gas LPG 12 kg yang berkisar antara Rp9.085 sampai Rp11.278.
Terkait Bahan Bakar Minyak (BBM), Ifan mengatakan direncanakan pembangunan BBM 1 Harga di 11 lokasi di Aceh, tiga di antaranya sudah berdiri di Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Terangun, dan Kecamatan Rikit Gaib. Lebih lanjut, Ifan mengimbau untuk menjaga kuota BBM agar tidak over kuota. Pasalnya, di 2019 untuk solar dan premium ada beberapa kabupaten dan kota yang kuotanya melebihi ketetapan BPH Migas.
Anggota DPR RI Ridwan Hisjam menyatakan dukungan terhadap pembangunan kawasan industri berbasis gas di Aceh. Namun ia menyarankan agar dilakukan perbaikan terhadap fasilitas terlebih dahulu. Ridwan juga berharap ada pembangunan tangki-tangki penyimpanan energi nasional di Indonesia, agar tak perlu lagi menyimpan cadangan energi di negara lain.
"Ini harus kita maksimalkan semuanya dan ini akan kita bahas di DPR bahwa Aceh harus menjadi kawasan industri yang berbasiskan gas. Sehingga gas ini kalau sudah masuk di Aceh maksimal semuanya, maka saya kira tidak ada alasan bahwa Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan industri lainnya tidak bergerak,"
"Kami Komisi VII menginginkan harus dibangun di sini (Aceh). Cadangan energi nasional harus ada, saya minta (cadangan untuk) enam bulan. Jangan cadangan di taruh di negara tetangga dan untuk penetapan cadangan BBM Nasional menjadi tugas BPH Migas sesuai dengan Undang-Undang Migas," kata Ridwan.
(rea)
Sumber : CNNindonesia.com
LiputanMakassar.com Kami Mengumpulkan serta Menyajikan berita dari sumber terpercaya baik media massa terkemuka di Indonesia maupun akun sosmed yang memiliki integritas dalam menyajikan berita keadaan di Makassar.
